TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2018. Rapat itu digelar untuk menindaklanjuti pelaksanaan test event yang sudah selesai pada pekan lalu.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, serta panitia pelaksana Asian Games.
Ketua pelaksana Asian Games 2018, Erick Thohir, mengatakan ada empat poin penting yang membutuhkan perhatian dalam evaluasi pelaksanaan 2018 Asian Games Invitation Tournament. Keempat poin tersebut adalah transportasi, koneksi jaringan data, koordinasi internal, dan koordinasi eksternal. "Soal transportasi, kami sudah memiliki alternatif solusi, yakni penggunaan bahu jalan dan jalur Transjakarta," kata Erick.
Pilihan lain di bidang transportasi, kata Erick, adalah meliburkan sekolah serta mengatur jam kantor.
Adapun masalah koneksi jaringan data juga dianggap penting dalam kontrol operasional di main operation center (MOC). Pasalnya, ada ketidakstabilan yang terjadi dan mengganggu proses sistem entry data, akreditasi, dan games management system.
Erick mengatakan kendala dalam koordinasi internal dan eksternal juga butuh perhatian khusus. Secara internal, dia berujar, perlu terobosan agar sinergi antar-departemen dan pengurus cabang olahraga terkait dengan operasional pertandingan berjalan lancar. Sedangkan secara eksternal, dia menyebut, pertemuan kementerian dan lembaga terkait harus lebih intensif agar bisa menghasilkan keputusan yang langsung diterapkan.
Erick mengambil contoh, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum perlu untuk membenahi beberapa arena pertandingan Asian Games 2018 di kawasan Gelora Bung Karno. Lalu koordinasi dengan Bea dan Cukai serta kepolisian mengenai kelancaran masuknya peralatan pertandingan. "Dan kementerian lain, seperti kesehatan, komunikasi dan informatika, pariwisata, dan pertanian, terutama terkait sertifikasi bebas penyakit bagi hewan, terutama kuda," ujarnya.