TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yayuk Basuki, mengaku miris melihat persiapan kontingen Indonesia menghadapi Asian Games 2018. “Sebagai mantan atlet nasional, miris melihat pemusatan latihan nasional (pelatnas) yang belum berjalan,” katanya setelah terpilih sebagai Ketua Umum Indonesia Olympian Association (IOA) periode 2018-2022, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) IOA, di Hotel Century, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2018.
Hal itu Yayuk katakan terkait dengan pelatnas Asian Games 2018 yang belum berjalan meski hanya tersisa tujuh bulan lagi sampai turnamen itu berlangsung. Ia sudah pernah memperingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) setelah prestasi olahraga Indonesia kembali terpuruk dengan menempati peringkat kelima di SEA Games Malaysia 2017.
"Saya kan sudah peringatkan pemerintah agar tidak membubarkan Satlak Prima karena pelaksanaan Asian Games waktunya sangat mepet,” kata mantan pemain tenis nasional yang pernah menembus peringkat ke-19 dunia ini.
Selain itu, kata dia, kontingen Indonesia banyak kehilangan waktu karena terus berkutat dengan masalah anggaran pelatnas. “Saat itu saya kan mempertanyakan siapa yang akan memverifikasi atlet dan anggaran pelatnas setelah Satlak Prima dibubarkan,” katanya.
Menurut Yayuk, kekhawatirannya itu benar terjadi. “Pelatnas terbengkalai beberapa bulan dan masalah anggaran terus saja diperdebatkan."
Yayuk menyebut Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan kesalahan dalam masalah sosialisasi dengan meminta semua induk organisasi cabang olahraga (PB/PP) mengajukan proposal anggaran pelatnas Asian Games 2018.
Selain itu, Yayuk menyebut kesalahan Kementerian Pemuda adalah meminta PB/PP mengajukan proposal anggaran pelatnas Asian Games 2018 tanpa ada spesifikasinya dengan menyebutkan khusus untuk atlet elite. “Tidak heran jika dana pelatnas Asian Games 2018 yang diajukan PB/PP melebihi anggaran Rp 735 miliar."
Terkait dengan masalah anggaran pelatnas Asian Games 2018 ini, kata Yayuk, Komisi X DPR RI sudah meminta Kementerian Pemuda untuk dengar pendapat. Namun permintaan Komisi X itu belum juga dijadwalkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi belum bisa memenuhi keinginan Komisi X DPR RI hingga minggu depan karena harus mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke venue di Palembang. "Saya akan meminta penjelasan secara detail tentang penggunaan anggaran pelatnas Asian Games 2018 dalam dengar pendapat nanti," ucap Yayuk.
Yayuk Basuki mengatakan, saat ini, Kementerian Pemuda yang disebut bertanggung jawab terhadap prestasi atlet dan tak bisa mengantisipasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2017 tentang Percepatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON).
