TEMPO.CO, Depok - Mahasiswa Universitas Pancasila berunjuk rasa dengan membakar ban dan memblokir Jalan Raya Lenteng Agung pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu, 2 Mei 2018. Dalam unjuk rasa itu, ratusan mahasiswa mengajukan tiga tuntutan kepada kampus.
Pertama, mereka meminta Universitas Pancasila (UP) mencabut sistem pembayaran paket satuan kredit semester (SKS).
"Kami meminta kampus mencabut sistem paket SKS karena sistem yang dianut Universitas Pancasila itu abu-abu. Ketika kita bayar paket, seharusnya dipaketin juga SKS-nya, tapi ini masih terbentur IPS. Kami bayar paket tapi enggak sesuai. Seharusnya apa yang kami bayar itu yang didapatkan," ujarnya.
Ia mencontohkan, mahasiswa di semester ketiga dengan indeks prestasi semester (IPS) kedua hanya bisa mendapatkan 18 SKS. "Tapi mereka harus bayar sesuai dengan paketnya. Ini ada kesenjangan sosial bahwa yang pintar ya pintar dan yang kurang pintar ya kurang pintar. Itu yang menggerakkan mahasiswa menggelar aksi ini," tutur mahasiswa berinisial AP, Rabu.
Tuntutan kedua para mahasiswa adalah menolak komersialisasi pendidikan UP. Menurut dia, banyak anggaran yang diminta pihak UP di luar biaya kuliah. "Ada uang sumbangan dan uang administrasi. Uang sumbangan itu di luar uang paketan. Nominalnya bisa Rp 1 juta," katanya.
Ketiga, mahasiswa menuntut pihak kampus memperhatikan kesejahteraan buruh di Universitas Pancasila. Ia menuturkan buruh di kampusnya gajinya masih di bawah UMR. "Mereka gajinya sekitar Rp 1,2 juta. Mereka bukan pegawai outsourcing. Mereka ada di bawah koperasi. Kami akan terus lakukan tuntutan hingga rektor datang dan menemui kami," ujarnya.
