Wagub DKI Sandiaga Ingin LRT Jakarta Gratis Selama Asian Games

Reporter:
Editor:

Wahyu Dhyatmika

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ketika meninjau gerbong LRT di Stasiun Boulevard Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 14 Juni 2018. TEMPO/Zara Amelia

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ketika meninjau gerbong LRT di Stasiun Boulevard Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 14 Juni 2018. TEMPO/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menggratiskan tiket Light Rail Transit (LRT) untuk warga Jakarta selama pelaksanaan Asian Games pada awal Agustus 2018 mendatang.

    "Kami akan dorong selama Asian Games ini, kami bebaskan dulu (tarif tiket) untuk membangun animo masyarakat menggunakan transportasi umum," kata Sandiaga di kawasan Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis, 14 Juni 2018.

    BACA JUGA : Sandiaga Uno Yakin LRT Jakarta Siap untuk Asian Games

    Nantinya, kata Sandiaga, Pemerintah Provinsi DKI akan mulai menghitung lagi untuk menentukan berapa besaran tarif LRT yang akan berlaku setelah ajang Asian Games berakhir.
    "Nanti akan dihitung keekonomiannya, ini lagi menghitung untuk memastikan bahwa awareness dari masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur publik kelas dunia ini, ada," ucap Sandiaga.

    BACA JUGA: Harga Tiket LRT Jakarta Hanya Rp 10 Ribu Per Orang

    Saat ini, LRT Jakarta tengah menunggu sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Evaluasi akan digelar satu Minggu setelah Lebaran 2018. Sebelumnya, uji coba internal rangkaian LRT telah digelar sejak 11 hingga 13 Juni 2018 lalu. Setelah proses evaluasi dari Kemenhub, baru akan dipastikan apakah LRT Jakarta sudah layak beroperasi atau tidak.

    BACA JUGA: Mau Bekerja di LRT Jakarta? Ini Lowongannya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Catatan Larangan Pemakaian Kantong Plastik di DKI Jakarta

    Pergub DKI Jakarta tentang larangan pemakaian kantong plastik berlaku 1 Juli 2020. Ada sejumlah sanksi denda dan pencabutan izin usaha bila melanggar.