Ombudsman: Arena Asian Games Bermasalah di Aspek Layanan Publik

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Nurdin Saleh

Senin, 23 Juli 2018 15:02 WIB

Petugas kebersihan menyapu dengan latar belakang mural Asian Games 2018 di Kampung Tematik, Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 21 Juli 2018. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai sejumlah arena atau venue pertandingan Asian Games 2018 masih memiliki kekurangan terkait sarana penunjang untuk publik. Hanya menyisakan 27 hari sebelum dimulai, mereka pun berharap agar perbaikan bisa segera dilakukan.
"Sebab ini bukan mengada-ada karena pemenuhan pelayanan publik ini penting karena termaktub dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Jadi itu diminta UU untuk dipenuhi oleh semua penyelenggara," ujar Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala, dalam konferensi pers di Kantor ORI, di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 23 Juli 2018.
24 venue diperiksa oleh Ombudsman pada H-60 atau dua minggu lalu. Termasuk di dalamnya adalah Komplek Gelora Bung Karno di Jakarta dan Jakabaring Sport City di Palembang. Mereka menilai secara keseluruhan sebenarnya venue-venue ini telah siap.
Namun karena survei difokuskan pada ketersediaan pelayanan, sarana, dan prasarana publik, Ombudsman menilai ada beberapa venue yang belum memenuhi standar. Beberapa hal yang disoroti adalah ketersediaan pintu keluar darurat, tempat ibadah, hingga kelayakakan untuk penonton difabel.
Dari temuan Ombudsman, emergency exit baru ada di 7 lokasi, 2 di antaranya baru akan diadakan. Bahkan 15 lokasi tidak ada pintu keluar darurat. Selain itu aspek penyediaan rambu keselamatan baru tersedia di 7 lokasi dan 12 lokasi tidak memiliki rambut keselamatan.
"Dari 24 lokasi, sebanyak 14 lokasi tidak menyediakan tempat duduk pengunjung kebutuhan khusus, hanya 6 lokasi yang akan menyediakan, dan 4 lokasi sudah menyediakan," kata Adrianus.
Adrianus mengatakan hasil survei ini sengaja dipaparkan 40 hari sebelum Asian Games dimulai pada 18 Agustus 2018 mendatang. Hal ini dilakukan agar Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) dapat sebisa mungkin memperbaiki kekurangan ini.
"Pakai uang publik loh (Asian Games) ini. Maka dia wajib diselenggarakan dengan mengikuti standar pelayanan publik," kata Adrianus.
Ombudsman pun secara keseluruhan memberi 12 saran kepada INASGOC agar bisa dilaksanakan sebelum Asian Games 2018 dimulai.
EGI ADYATAMA

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

3 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

3 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

3 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

4 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

6 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

24 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

26 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

26 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya